Konsumen Indonesia Tidak Bebas Belanja Produk Digital Karena Kini Bakal Kena Pajak

Tax Consultant Jakarta – Awal tahun depan ini masyarakat tidak bisa membeli produk digital dari luar negeri secara bebas, mengapa demikian? Karena pemerintah kini mengenakan tarif pajak untuk konsumen yang terbiasa belanja barang terutama barang-barang digital dari luar negeri maka harus bersiap untuk merogoh kocok yang cukup dalam.

Terkait rencana tersebut, Kemenkeu terus berusaha meningkatkan penerapan dari bea masuk barang yang tidak berwujud seperti ebook, software, film sampai music yang biaya transaksinya bisa dilakukan dengan mudah secara online. Rencana ini diharapkan dapat terus direalisasikan sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Tahu ini pemerintah Indonesia menetapkan target dari penerimaan perpajakan pada APBN 2028 yang nilainya mencapai Rp. 1.618,1 triliun. Jumlah ini berasal dari berbagai sumber, seperti penerimaan pajak yang nilainya mencapai Rp. 1.424 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sekitar Rp. 194,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengungkapkan jika rencana pengenaan bea masuk termasuk sektor transaksi digital, Kementerian Keuangan belum melakukan rincian potensi dari penambahan penerimaan negara terutama dari sektor penambahan pajak.

Kementerian Keuangan akan menerapkan keadilan dalam memberlakukan bea masuk terutama terhadap barang yang tidak terwujud baik itu PPN atau bea masuk lintas negara. Proses pemungutan bea masuk transaksi produk digital berkaitan lebih besar dengan tata cara, bukan sekedar pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan pada pelaku e-commerce yang mempunyai aplikasi dan bukan merupakan bagian dari objek pajak baru karena hanya inilah cara transaksi yang berubah dari cara konvensional menjadi elektronik.

Selama ini barang yang tidak berwujud diperjualbelikan online jadi tidak dikenakan pajak bea masuk. Akan tetapi untuk barang yang wujudnya lain yang juga diperjualbelikan melalui otoritas bea cukai maka akan dikenakan bea masuk ketika tiba di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara berkata jika penerapakan bea masuk terhadap barang tidak berwujud sebenarnya tidaklah sulit. Hal ini berkaitan erat dengan sistem dari barang tersebut yang sangat jelas jadi arus jual belinya dapat dilacak dengan cepat dan mudah.

Cara Mengatur Lens Shift dan Keystone Pada Proyektor

Smilesmultimedia – Saat ini menyiapkan proyektor video serta layar menjadi tugas yang sangat mudah, Anda hanya perlu memasang proyektor dan layar dengan pengaturan yang tepat. Namun, setelah semua set siap, Anda mungkin merasa jika gambar yang tampil tidak sesuai posisinya atau bentuk gambarnya terlihat tidak persegi.

Meskipun semua tipe proyektor memiliki fitur zoom dan juga focus yang bisa membantu untuk memperoleh gambar jernih dan tajam dengan ukuran yang diinginkan, namun bila sudut lensa proyektor Anda tidak berbaris dengan baik dan benar dengan layar proyeksinya, maka gambar yang muncul sangat memungkinkan tidak sesuai. Agar tidak terjadi masallah demikian, Anda bisa memakai bracket penyesuaian yang tersedia khusus dan bisa membelinya langsung di pasaran. Selain memerhatikan hal itu, akses Lens Shift dan juga koreksi Keystone pun harus diperhatikan. Berikut ini pengertian dari Lens Shift dan Keystone beserta fungsinya:

Lens Shift

Merupakan fitur yang sangat memungkinkan Anda untuk memindahkan tampilan original dari proyektor secara horizontal, vertical maupun diagonal tanpa harus menggeser atau bahkan memindahkan seluruh proyektornya. Biasanya beberapa proyektor dibekali dengan kemampuan untuk memberikan 1-3 pilihan dengan teknik pergeseran lensa secara vertical. Tiap proyektor dengan fitur ini akan bisa mengakses tombol melalui remote control tidak heran jika proyektor dengan fitur ini dijual mahal. Fitur yang dimiliki oleh Lens Shift sangat memungkinkan penggunanya untuk menaikkan, mereposisi dan menurunkan gambar yang tengah diproyeksikan tanpa perlu mengubah sudut layar dan juga sudat proyektor.

Jadi jika permasalahan yang Anda alami hanyalah gambar yang tampil tampak condong ke satu arah, maka Anda hanya perlu mengatur ulang Lens Shift tidak perlu sampai memindahkan proyektor.

Keystone

Merupakan fitur yang bisa membantu pengguna proyektor untuk memperoleh gambar yang sesuai. Koreksi Keystone ini memang baik untuk mengatur komposisi gambar namun sayangnya koreksi dengan skala besar bisa menurunkan kualitas gambar. Jadi gunakan koreksi keystone bila Anda benar-benar membutuhkannya saja jika tidak biarkan saja proyektor bekerja sesuai kondisinya.

Prosedur Permohonan Surat Pengajuan WP Non-Efektif

Smconsult – Jika dalam perjalanan karier Anda melakukan wirausaha harus stop di tengah jalan karena terbentur dengan dana dan kerugian, maka jalan terakhir yang harus Anda pilih adalah berhenti berwirausaha dan mengajukan permohonan untuk mengubah status dari WP aktif menjadi WP non-efektif.

Ada 8 kriteria yang harus Anda penuhi terlebih dahulu agar bisa menon-efektifkan status pajak, dan bila semua kriterianya telah terpenuhi berdasarkan penilaian dari petugas pajak, maka Anda hanya perlu melanjutkan prosedur permohonan menjadi WP non efektif.

Proses Langsung Di Kantor Pajak

Untuk mengajukan permohonan dari WP aktif pajak menjadi WP pajak yang non efektif maka Anda perlu mengisi terlebih dahulu formulir permohonan penetapan WP non efektif yang mana bisa dilakukan secara mandiri di KPP. Dianjurkan untuk mencantumkan no telepon aktif yang bisa dihubungi, setelah menyampaikan formulir tersebut, Anda cukup menunggu jawaban dari KPP.

Setelah selesai mengajukan permohonan perubahan dari WP efektif menjadi WP pajak yang non-efektif, maka kantor pajak akan melakukan penelitian terlebih dahulu dengan permohonan yang Anda berikan tujuannya untuk memastikan jika Anda benar-benar pantas mendapatkan stats WP non-efektif. Dan bila permohonan Anda diterima oleh KPP, maka otomatis Anda akan mendapatkan Surat Keterangan WP Non-Efektif dan bila surat tersebut sudah ada di tangan Anda, maka ke depannya nanti Anda tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan.

Memahami Proses Pengajuan WP Pajak Non-Efektif

WP yang hendak mengajukan surat permohonan non efektif pajaknya perlu memahami beberapa persyaratan dan prosedur supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan, selain itu WP pun perlu memahami kerugian dan manfaat saat perubahan tersebut terjadi. Bila NPWP Anda sudah non-aktif maka otomatis kewajiban perpakakan ditangguhkan sehingga tidak perlu lagi membayar pajak dan melaporkan SPT, bahkan Anda akan terhindar dari denda atau sanksi keterlambatan membayar dan melaporkan SPT.

Di sisi lainnya, dalam kondisi NPWP yang non aktif ini, semua transaksi perpajakan berkaitan dengan NPWP tidak bisa diproses, hal ini tentunya merugikan apalagi jika Anda perlu memakai NPWP untuk transaksi dengan partner baru dalam rangka membuka usaha baru.

Gaji 4 Juta Bisa Menabung dan Bahagia? Ini Dia Caranya

Sering saja ada alasan untuk seseorang mengungkapkan kesulitan menabung karena gaji kecil, bahkan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun, percaya atau tidak, segala sesuatu dapat disiasati dengan bijak sehingga masa depan dapat dipersiapkan dengan baik mulai dari sekarang. Dan, kalaupun gaji yang dimiliki sekarang hanya Rp 4 juta sebulan, bukan berarti kita memiliki alasan untuk tak menabung. Ada beberapa cara jitu agar dapat menabung walaupun dengan gaji Rp 4 juta.

Menabung Saat Awal Gajian

Tak perlu menunda-nunda menyetorkan uang ke rekening tabungan, karena semakin lama menunda bisa semakin besar juga peluang uang yang harusnya ditabung malah digunakan untuk kebutuhan lain. Lebih baik, saat gaji diterima segera dimasukkan dalam rekening tabungan. Sehingga kita tak akan tergoda menggunakan uang tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah jangan mengutak-atik uang tabungan untuk alasan apapun yang tidak penting.

Anggarkan Kebutuhan Sehari-hari 1,2 Juta

Rumus anggaran kebutuhan sehari-hari ialah 30% dari gaji. Jika pendapatan bulanan yang kita dapatkan Rp 4 juta per bulan, berarti anggaran kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan hingga transportasi. Jika jumlah tersebut terlalu kecil, lakukan penghematan dengan sekeras mungkin atau ubah gaya hidup Anda.

Tabung 800 Ribu Setiap Bulan

Di dalam pencatatan anggaran bulanan, hitung kembali besarnya uang yang akan disisihkan. Paling tidak sisihkan 20% dari penghasilan yakni Rp 800.000. Mau tidak mau, uang tersebut harus disisihkan, tidak boleh kurang.

Buat Sebuah Catatan Pengeluaran

Catatan keuangan bulanan harus disusun dengan serapi mungkin, rinci dengan baik pos pengeluaran dan tidak boleh ada yang terlewat. Dengan demikian, kita akan mengetahui sebenarnya berapa nominal kebutuhan bulanan. Selain itu, kita juga akan memiliki gambaran dengan lebih jelas besaran tabungan di masa mendatang.

Tak ada yang lebih baik selain merencanakan tabungan dari awal bekerja. Lakukan perencanaan ini secara disiplin dan matang.

Sumber : Hashtagoption

Cara Brilian Memburu Harta Wajib Pajak Pasca Amnesti Pajak

Tahun ini bisa dibilang jadi tahun dengan periode yang sangat kompleks bila berbicara tentang ketentuan perpajakan terutama pasca periode amnesti pajak yang berakhir 31 Maret 2017. Berhubungan dengan kondisi tersebut, pemerintah telah mewanti akan datangya masa penegakan hukum pasca program amnesti pajak usai.

Ada pun beberapa peraturan yang muncul pasca amnesti pajak diantaranya adalah Perpu No. 36/2017 mengenai Pengenaan PPh atas penghasilan tertentu termasuk harta bersih yang mana dinilai sebagai penghasilan. Peraturan Pemerintah ini tentunya banyak menuai pro dan juga kontra karena membuat resah terutama bagi semua wajib pajak yang telah ikut dalam program pengampunan.

Perosalan PP 36 belum usai kini ada lagi peroalan agresif datangnya dari Direktorat Jenderal Pajak yang mana telah mengenakan bukti permulaan yang memiliki potensi pidana bagi wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak.

Di tengah mengejar target wajib pajak yang masih jauh dari angka harapan, serta keresahan wajib pajak berkaitan dengan Perpu 36, pada pertengahan November atau 15 hari menjelang tutup tahun, Sri Mulyani telah mengeluarkan peraturan baru yang merupakan peraturan kelanjutan dari aturan program amensti pajak, di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kedua bagi wajib pajak untuk bisa menghindari sanksi pasal 18 UU No 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak. Program tersebut dinamakan Pengungkapan Aset Sukarela dengan penarikan Tarif Final.

Tentunya ini menjadi pendekatan yang jauh berbeda daripada Perpu 36 yang pernah terbit. Jika pada PP 36, Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk menemukan informasi atau data mengenai harta si wajib pajak maka pada peraturan terbaru ini, semua wajib pajak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mereka secara sukarela sesuai kepatuhan mereka dengan melakukan perbaikan pada SPT Tahunan.

Kehadiran peratran baru iin mirip dengan program pengampunan pajak yang pernah ada. Bagaimana pun juga, nuansa dari pengampunan pajak sangatlah terasa, namun kondisi ini ditentang bahkan dibantah oleh Ditjen Pajak. Tidak ada tax amnesty jilid 2, Isinya beda dan tata caranya pun berbeda. Ini hanya mempermudah wajib pajak untuk merombak dan membetulan SPT.

Sumber : smconsult